Jelang Lebaran, Komisi VI Pantau Stok dan Harga Pangan di Bogor

12-04-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memimpin Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ke Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selasa (12/4/2022). Foto: Runi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal memimpin Kunjungan Kerja Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI ke Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka mengetahui ketersedian dan harga barang kebutuhan pokok dan pangan pada saat bulan puasa hingga hari raya Idulfitri 1443 H.

 

“Saya bersama tim datang untuk melihat kondisi dari pada stok pangan yang ada di Pasar Tradisional Cibinong, apakah ketersedian dan harga relatif aman. Dengan hadirnya kami, mudah-mudahan bisa melihat akan ketersedian bahan pokok yang akurat terkait kebutuhan pangan dan bahan pokok. Dan menjawab dari pada kebutuhan masyarakat seperti bahan pangan dan kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga menjelang Hari Raya Idulfitri,” ungkap Hekal di Pasar Tradisional Tohaga, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (12/4/2022).

 

Hekal menambahkan, tujuan kunjungan ini guna memantau ketersedian dan juga harga dari bahan pokok seperti harga telur, minyak, beras, daging, hingga ayam. Dari peninjauan, ada beberapa harga kebutuhan yang naik, seperti harga minyak curah yang belum mencapai harga kisaran Rp14.000. Kemudian harga daging yang masih tinggi di kisaran Rp130.000-140.000 per/kg yang cenderung akan semakin tinggi lagi menjelang hari raya. Lalu kedelai, yang merupakan bahan baku tempe dan tahu yang masih relatif mahal.

 

“Setelah mendengarkan dan melihat secara langsung harga komoditas dari pada bahan pokok dan pangan yang cenderung masih mengalami kenaikan. Guna memenuhi harapan dari pada masyarakat yang menginginkan harga yang stabil, harus ada jalan terbaik yang diberikan Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan pengawasan di lapangan oleh Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan, untuk bisa membantu memberikan harga sesuai yang di inginkan menjelang Hari Raya Idulfitri, sehingga tidak menjadi beban,” ungkapnya.

 

“Terakhir, mudah-mudahan setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19, saatnya pada tahun ini bisa menyambut dan merayakan Hari Raya Idulfitri, dengan lebih leluasa. Diharapkan masyarakat yang akan merayakan tidak dibuat susah dengan harga pangan yang melambung tinggi atau barang pokok yang langka,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

 

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan di tengah gejolak pangan dunia saat ini, pemerintah akan tetap memastikan ketersedian barang pokok, terutama dalam rangka menghadapi hari raya Idulfitri 1443 H dan bulan puasa. “Untuk itu hari ini, Kementerian Perdagangan turun bersama Komisi VI DPR RI untuk melihat stok dan harga dari pada kebutuhan pangan dan pokok, memang ada beberapa komoditi memang perlu penyesuaian harga yang tidak bisa dihindari, setelah dua tahun kita di hadapkan dengan situasi pandemi Covid-19,” ucapnya.

 

Turut hadir Bupati Bogor Ade Yasin, perwakilan Bareskrim Polri, Bulog, Berdikari, dan ID Food. Menanggapi kenaikan beberapa komoditas yang harganya relatif tinggi, khususnya minyak goreng, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menjelaskan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian agar mempercepat distribusi, karena stok minyak goreng dan registrasi dari pada produsen sudah ada, artinya stok tinggal didorong secepatnya masuk pasar dan harganya bisa di kisaran Rp14.000.

 

“Karena disadari, harga Rp14.000 barangnya belum cepat masuk (pasar). Maka pemerintah dalam hal ini akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng mulai April 2022. Bantuan itu bernilai Rp100.000 per bulan. Jumlah tersebut akan dibayarkan 3 kali sehingga total bantuan mencapai Rp300.000. BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan juga diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan,” jelas Arief.

 

Sementara harga kedelai relatif mahal karena pada dasarnya harga di luar negeri sedang mengalami kenaikan, untuk itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan subsidi Rp1000 untuk 200 ribu ton perbulan selama tiga-empat bulan ke depan. “Jadi dengan demikian negara hadir dalam kondisi seperti ini, agar bisa memperingan pengrajin tahu dan tempe dan tidak memberatkan mereka karena harga kedelai saat ini sedang relatif tinggi diharapkan ini bisa membantu,” ucap Arief. (rni/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...